Sunday, 30 June 2013

Harimau Muncul di Tambang Batu Bara

ULOK KUPOI – Harimau Sumatera kembali menampakkan diri. Kali ini di lokasi tambang PT Bara Adhi Pratama (BAMA) tepatnya di Desa Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupoi Bengkulu Utara (BU), Jumat (28/6) lalu. Bahkan kemunculan harimau sempat dilihat oleh beberapa karyawan tambang hingga mereka melarikan diri.
Data terhimpun RB, beberapa karyawan memilih kabur meninggalkan motor mereka yang ada di tenda jaga perusahaan lalu kabur menggunakan mobil. Sekdes Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupoi Effendi membenarkan adanya kemunculan harimau Sumatera atau yang dalam bahasa latin disebut Panthera Tigris Sumatrae itu. Namun, kemunculan harimau itu jauh dari pemukiman masyarakat. “Memang sudah menjadi pembicaraan masyarakat, tapi bukan di lokasi perkebunan yang kerap didatangi warga, melainkan di tambang batu bara. Jadi yang beraktivitas cuma pekerja tambang,” kata Efendi.
Ia juga mengaku heran dengan kemunculan harimau tersebut. Pasalnya lokasi desa jauh dari wilayah hutan baik hutan lindung, hutan produksi terbatas (HTP) maupun hutan-hutan tempat habitan si raja hutan tersebut. Bahkan selama ini sangat jarang warga melihat kemunculan harimau di desanya. “Korban juga tidak ada, baik orang maupun ternak warga selama ini,” terangnya.
Kepala Seksi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Darwis Saragih mengungkapkan timnya sudah turun ke lokasi berdasarkan laporan warga. Bahkan yang terbaru harimau juga muncul di lokasi perkebunan PT Agricinal yang tak jauh dari PT BAMA.
“Saat ini kita lagi penyusuran, bagaimana hasilnya nanti saya masih menunggu tim yang turun di lapangan. Bahkan saaya juga saat ini berada di Putri Hijau untuk menunggu informasi,” terang Darwis.
Kedatangan tim BKSDA kemarin, belum dalam rangka evakuasi harimau. Mereka hanya datang untuk memastikan kemunculkan harimau tersebut sesuai dengan laporan masyarakat. Jika memang dinilai sudah sangat membahayakan masyarakat, maka barulah BKSDA melakukan pemasangan kerangkeng.
“Kita akan lacak dari tanda-tanda yang ditinggalkan. Kalau kita nilai berbahaya karena lokasinya tempat aktivitas masyarakat, baru akan kita ambil tindakan pemasangan kerangkeng,” terangnya.


Izin Garap 995 Ha Hutan Desa, 1.720 Ha HKM Sudah Turun

KEPAHIANG – Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kepahiang Ir. Ris Irianto menjelaskan,  izin menggarap 1.720 hektare  hutan kemasyarakatan (HKM) yang berada di  kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 sudah turun.  Termasuk izin hutan desa seluas 995 hektare. Sementara total luas hutan lindung di Kepahiang mencapai 18.000 hektare.
 ”Khusus izin pemanfaatan 790 hektare HKM lainnya sudah kita usulkan dan izinnya belum turun dari Menhut,” kata Ris.
Dengan turunnya izin HKM dan hutan desa, maka petani yang tergabung dalam kelompok tani HKM  sudah bisa memanfaatkan  lahan dengan menanam tanaman non kayu. Sedangkan kayu tegakan tidak diperbolehkan ditebang.
 Lokasi kawasan HKM itu tersebar di Desa Ujan Mas, Karang Anyar, Tebat Monok, dan Desa Kandang. Hutan desa berada di Desa Taba Padang.
“Di lokasi hutan HKM telah ditanami pohon produktif seperti kemiri, petai, jengkol dan pinang.  Kelompok tani diperbolehkan memanen buah pohon-pohon itu.  Pohon-pohon keras itu berfungsi sebagai penghijau sekaligus mampu menopang pendapatan petani. Sehingga, fungsi hutan tetap terjaga dan petani mendapat penghasilan tambahan,” ujarnya.
Di luar kawasan hutan HKM dan hutan desa, petani tidak diperkenankan memanfaatkan lahannya untuk pertanian. Upaya pengawasan dan penertiban kawasan  hutan non HKM dan hutan desa itu dilakukan secara ketat. Warga yang tertangkap melakukan perambahan atau pencurian  kayu di kawasan hutan lindung langsung ditindak.


Belum Punya SIM, PNS Terjaring Razia

KOTA MANNA – Sebanyak 57 pengguna kendaraan terjaring dalam razia yang dibentang Satlantas Polres Bengkulu Selatan (BS) di Jalan Padang Panjang komplek perumahan dinas Pemda Kaur,  Sabtu pagi kemarin (29/6). Razia digelar dalam rangka operasi cipta kondisi jelang puasa, untuk ketertiban lalu lintas serta mencegah tindakan pencurian motor (curanmor).
Terdata, dari 57 yang terjaring, 21 diantaranya bekerja sebagai PNS– yang tidak memiliki SIM serta kelengkapan motor lainnya. Kebanyakan, para PNS ini terjaring saat menuju tempat kantor. Operasi ini langsung dipimpin Kasatlantas Iptu Septa Firmansyah, Amd, IK.
Sementara Kapolres BS, AKBP Yohanes Hernowo, S.IK, MH, melalui Kasatlantas Iptu Septa Firmansyah, Amd, IK, menjelaskan razia yang dilakukan selama dua jam dari pukul 07.00 WIB-09.00 WIB, terjaring 57 kendaraan. Pengendaranya terdiri dari 21 PNS, 25 swasta dan 11 pelajar/mahasiswa yang tak memiliki kelengkapan kendaraan. Mulai dari SIM, STNK, helm dan Spion. Dari 57 yang terjaring, ikut ditilang satu mobil dinas yang pengendaranya belum memperpanjang SIM.
‘’Tidak semua kendaraan disita, karena ada yang menyerahkan STNK dan SIM sebagai jaminan. Ada 30 unit kendaraan roda dua dan satu unit mobnas, 15 lembar STNK, 11 lembar SIM yang kita amankan di Polres BS,” ungkap Septa.
Lanjut Septa, pihaknya akan terus melakukan operasi cipta kondisi– hingga bulan puasa. Diharapkan dengan operasi ini akan kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas makin meningkat. “Kalau tertib lalu lintas, yang untung warga juga, untuk keselamatan warga sendiri saat di jalan raya. Operasi ini akan terus kita gelar dengan waktu dan tempat dan tempat berbeda,” pungkas Septa.


Kembali Warga Protes Protes BLSM

BENGKULU – Carut marut pendataan Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM), kembali menuai protes warga. Salah satunya Nurbaya (40) warga RT 02/01 Kebun Kenanga. Ibu rumah tangga yang suaminya hanya berprofesi perajin stempel dan plat kendaraan ini, mengeluh tak terdata sebagai penerima BLSM.
 Padahal dia merasa cukup layak mendapatkan bantuan pemerintah Rp 300 ribu perkeluarga untuk 2 bulan, mengingat penghasilan keluarganya yang cukup minim, hidup di rumah kontrakan yang sempit.
 “Biasanya tahun sebelumnya saya selalu dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi periode ini saya tidak dapat. Saya tinggal di rumah kontrakan, anak saya 3, suami hanya tukang stempel, apakah saya termasuk orang kaya? Justeru ada tetangga saya yang hidupnya tidak susah seperti saya tapi malah menerima BLSM,” ungkap Nurbaya dengan nada protes.
Begitupun tetangga Nurbaya lainnya, Toha (34) sangat menyesalkan bantuan BLSM yang tidak adil. “Saya tidak mendapatkan BLSM tidak apa-apa, mungkin masih ada warga lain yang lebih layak. Yang saya sesalkan, tetangga saya Nurbaya kenapa sampai tidak dapat? Dia sangat layak menerima bantuan itu, ada apa ini?,” tandas Toha.
 Dikatakan Toha, seharusnya ketua RT dapat mengusulkan jumlah warganya yang berhak menerima BLSM. “Saya pernah menanyakan itu kepada ketua RT 2, kenapa banyak warga miskin yang tidak menerima BLSM. Pak RT menjawab tidak tahu dan malah menyarankan bertanya ke Lurah,” jelas Toha. Berdasarkan pengakuan Toha, saat warga mencoba menanyakan kepada Lurah, Lurah menjawab telah menerima data yang sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pihak kelurahan tak pernah dilibatkan dalam pendataan.
“Kami berharap BLSM benar-benar diserahkan kepada warga yang tidak mampu dan jangan salah sasaran. Kalau seperti ini lebih baik BLSM tidak usah diadakan, untuk apa diadakan kalau pembagiannya tidak adil?,” ujar Toha.
 Menurut Ketua RT 2 Kelurahan Kenanga Suryadi, data telah diterima sebelum pembagian BLSM tanpa diketahui olehnya terlebih dahulu. “Pemberitahuannya dari Lurah, dalam data tersebut, hanya ada 9 orang warga RT 2 yang menerima BLSM, saya juga bingung,” ujar Suryadi.
Setelah mendapatkan data jumlah warga yang akan menrima BLSM, Suryadi disuruh warga yang terdaftar untuk segera mengumpulkan KK dan KTP. “Salah satu dari warga yang terdaftar mendapat BLSM sudah pindah tidak tahu kemana. Memang saya akui dari 9 warga yang mendapat BLSM, 2 diantaranya tidak termasuk warga miskin yakni Suryanto dan Kasanada, sedangkan selebihnya memang layak menerima,’’ terangnya.
 Namun harus juga diakui banyak juga warga benar-benar miskin terdata sebagai penerima BLSM. Salah seorang diantaranya ditemui RB Masril (56) warga RT 01 RW 02 Kelurahan Sawah Lebar Baru. “Memang benar ada warga yang tergolong mampu yang mendapatkan BLSM, namun kan hanya sebagian saja. Contohnya saya, boleh lihat sendiri kehidupan saya. Alhamdulilah saya dapat BLSM. Harapan saya semua warga miskin menerima BLSM, itu saja,” ujar Masril.
 Lain lagi dengan Sairil (40) warga RT 11 RW 04 Kelurahan Penurunan. Sairil mengaku mendapatkan BLSM meskipun banyak orang bilang dia tidak termasuk warga miskin. “Ya saya terima saja, toh saya kan dikasih. Kalau soal miskin, saya memang miskin, tapi mungkin pandangan orang, saya belum berhak,” tandasnya.


83 Pejabat Lebong Diganti

TUBEI – Bupati Lebong H. Rosjonsyah Syahili, S.IP, M.Si melalui Sekda Lebong Drs. H. Arbain Amaluddin, kemarin (29/6) melantik pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemda Lebong. Sebanyak 86 PNS eselon diganti dan digeser jabatannya. Diantaranya 22 pejabat eselon III, 54 pejabat eselon IV, dan 7 pejabat fungsionalkan.
Zainal HT, SH, MM yang sebelumnya adalah Kakan Satpol PP mendapatkan jabatan baru sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Lebong. Jabatan Kakan Satpol PP diisi Bambang Indra Jaya, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Sekretariat Daerah. Lalu Davit Antoni, SE yang sebelumnya Kabid Diklat BKD mendapat posisi baru sebagai Sekretaris Kecamatan Lebong Tengah.
Kemudian Elsivera, SP yang sebelum menjabat sebagai Kabid Aset DPPKAD Elsivera SP mendapat jabatan baru sebagai Kabid Pendapatan DPPKAD dan jabatan Kabid Aset DPPKAD diisi Syarifuddin, S.Sos M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubid Evaluasi dan Pelaporan DPPKAD.
Dalam arahanya, Sekda Lebong Drs. H. Arbain Amaluddin meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugasnya sesuai tupoksi dan melakukan sertijab di masing-masing SKPD. Mutasi dan rotasi yang dilakukan dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja SKPD.
‘’Kita hanya ingin terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi di Kabupaten Lebong dan semakin memperlancar perputaran roda organisasi. Terlebih dengan didapatkannya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI dan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi hasilnya,’’ kata Sekda.
Ditambahkan Arbain, kepada pejabat yang sudah dilantik diharapkan untuk segera melakukan serah terima jabatan. Jangan sampai mengganggu proses pelaksanaan kegiatan dan program yang akan dijalankan dalam tahun anggaran 2013. Mereka juga diharapkan bisa segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja mereka yang baru.
‘’Mutasi yang kita lakukan hari ini adalah sebuah bentuk penyegaran untuk tujuan peningkatan kinerja. Jadi semuanya saya minta untuk semakin meningkatkan kinerjanya, terutama bagi pejabat eselon yang mendapatkan promosi jabatan ditempat yang baru. Bekerjalah sesuai dengan amanah yang sudah diberikan,’’ demikian Sekda.